Terjemahan Jurnal “Ideopolitical shifts and changes in moral education policy in China” karya Wing On Lee a & Chi Hang Ho

Pengantar

Di China , pendidikan moral merupakan aspek yang selalu dikaitkan dengan bidang politik. Pendidikan moral ini setidaknya wajib dipelajari oleh tiap pelajar di China hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini karena pendidikan moral juga digunakan oleh Negara sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu untuk  menanamkan ideologi dan nilai politik Negara kepada pelajar, maupun masyarakat secara luas. Karenanya, jenis pendidikan moral yang diterapkan mempengaruhi perubahan politik dan dipandang sebagai perubahan keadaan politik. Makalah tersebut akan menggambarkan bagaimana keterkaitan antara perubahan situasi politik dengan pendidikan Moral di China.

Pergeseran ideologi di China sejak 1978

Memasuki tahun 1990an, dunia menjadi saksi bagaimana ideologi Komunisme perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan oleh negara – negara di benua Eropa. Meski demikian, China tetap menjadi satu negara yang tetap teguh mempertahankan ideologi Komunisme sebagai ideologi negaranya. Namun, Komunisme sebagai ideologi negara juga mendapat tantangan dari dalam. Dimulai pada tahun 1978, diskusi dan perdebatan mengenai reformasi dan open policy tidak hanya merambah aspek kebijakan publik saja, melainkan juga menjadi persoalan moral yang sangat inheren dengan persoalan ideologi. Intensitas perdebatan pun makin waktu terus meningkat. Periode 1978-1979, dengan mengadaptasi kebijakan yang terbuka, Deng Xioaping menghidupkan kembali kaum cendekiawan sehingga mereka dapat mengkritik baik kaum ultra-kiri (birokratis konservatif) maupun kaum ultra-kanan (individualis). Namun, kecenderungan berganti pada periode 1980-1982. Partai Komunis China (PKC) mulai mengkampanyekan untuk menolak para penulis “realis kritis” yang mereka anggap terlalu menyerang penguasa partai dan membuat kegaduhan sosial-politik. PKC-pun akhirnya “merekrut” para seniman dan penulis untuk mendukung Empat Prinsip Dasar (Four Cardinal Principles) dan menyuarakan pandangan penyeimbang terhadap pandangan para penulis “realis kritis” tersebut.

Pada periode 1983-1984, perdebatan ideologis terjadi dalam bentuk kampanye melawan pencemaran terhadap masyarakat spiritual. Perdebatan mengenai  “Humanisme Marxist” muncul karena hal tersebut dianggap bentuk kontaminasi dari pengaruh Barat dan individualisme. Periode 1985-1987 juga menjadi saksi perjuangan ideologi Komunisme. Pada September 1986, PKC menerbitkan Pedoman pembangunan masyarakat sosialis yang  salah satunya menyatakan bahwa produktivitas masyarakat China masih kurang untuk memenuhi industrialisasi dan komersialisasi untuk melanjutkan reformasi dan kebijakan yang terbuka. Hal tersebut memicu munculnya  demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Kampanye anti liberalisasi borjuis pun kemudian pecah pada 1987 yang membuat Hu Yaobang, Sekretaris Jenderal PKC, mundur dari jabatannya. Kemunduran Hu ini berdampak pada munculnya otoritarianisme baru yang menganggap bahwa China butuh kepemimpinan yang kuat, bukan demokrasi gaya Barat di mana sistem multi-partai diterapkan.

Periode 1988-1889 ditandai dengan tuntutan publik untuk kemerdekaan pers dan demokrasi. Demonstrasi mahasiswa pun kembali pecah pada April 1989 dan terus berlangsung selama beberapa bulan yang sehinggap meletus pada 4 Juni di mana terjadi penembakan terhadap demonstran di Lapangan Tiananmen Beijing yang pada akhirnya membuat Zaho Ziyang mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PKC.

Periode 1989-1991 adalah periode di mana PKC menargetkan kestabilan negara. Setelah insiden 4 Juni, PKC mempropagandakan kampanye menentang evolusi anti-kekerasan (fan helping yanbian) yang dianggap sebagai biang kerok runtuhnya sosialisme di Eropa Timur. Deng berulang-ulang mempropagandakan pentingnya kembali ke pada Empat Prinsip Dasar. Pelatihan wajib militer selama 10 bulanpun diwajibkan kepada mahasiswa baru di semua universitas di Beijing. Meski demikian, untuk memperkuat legitimasinya, Negara mulai berfokus kepada kegiatan pengembangan ekonomi ketimbang kegiatan politik.

Periode 1992-1995 merupakan periode liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan kunjungan Den Xiaoping ke China Selatan. Kebijakan ekonomi yang diambil sebagai respon dari demonstrasi mahasiswa 1989 ternyata malah menimbulkan resesi. Kunjungan Deng ke wilayah China Selatan yang intensitas ekonominya tinggi merupakan sebuah pendeklarasian secara simbolis dari bangkit kembalinya kebijakan liberalisasi ekonomi melalui pemberlakuan kembalinya praktek ekonomi pasar. Reformasi ekonomi Deng ini didukung juga oleh Kongres Partai ke Empat Belas yang kemudian dianggap sebagai kontribusi untuk membangun sosialisme dengan karakteristik China.

Istilah “Ekonomi Pasar Sosialis” akhirnya diperkenalkan pada 1992. Pada tahun yang sama, pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan. Keran investasi dan perdagangan asing pun kemudian dibuka. Lampu hijau terhadap liberalisasi inipun memunculkan perdebatan. Kelompok “neo konservatif’ akhirnya bermunculan. Mereka menganggap adanya kekosongan ideologi dan moral di tengah proses modernisasi dan marketisasi ini. Mereka menganggap bahwa solusi permasalahan tersebut adalah dengan menggalakan kembali rasa nasionalisme juga kembali kepada identitas budaya orang China, salah satunya yaitu kebudayaan Konfusian. Oleh mereka, Konfusianisme secara resmi kembali dipropagandakan selama masa yang disebut Revolusi Budaya ini.

Pengembalian kedaulatan Hong Kong dan Macau ke negara China pada periode 1996-1999,  memiliki implikasi politik yang besar. Istilah satu negara dua system menunjukkan tensi politik pada saat itu. Pemerintahan China ingin menunjukkan keterbukaannya kepada dunia, terutama Taiwan salah satunya dengan  memperbolehkan eksistensi sistem politik yang berbeda dalam negara tersebut. Namun, di sisi lain dua sistem ini dinilai dapat menular sehingga membahayakan negara. Akhirnya pemerintah China membuat usaha-usaha untuk menunjukkan kekuatan Negara untuk tetap memegang kendali politik pada periode tersebut. Ketegangan antara keterbukaan dan keketatan akhirnya menemui puncaknya pada periode ini.

Periode 2000-2001 ditandai dengan gerakan ideologis baru yang muncul pada tahun 2000. Istilah Tiga Perwakilan pun dikenalkan yang berarti PKC mewakili kekuatan produktif sosial yang maju, peradaban yang maju, dan kepentingan dasar seluruh rakyat. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak lagi pengikut ideologisnya, juga untuk menancapkan pengaruh pada sector ekonomi yang sedang berkembang. Akhirnya pada Desember 2001, World trade Organization (WTO) pun memasuki China. Hadirnya WTO ini dinilai menjadi pemicu restruktirisasi sistem manajemen ekonomi China juga membantu tumbuhnya atmosfir ekonomi yang lebih baik dan profesional bagi China.

Implikasi pergeseran ideologi terhadap kebijakan pendidikan moral

Dalam bidang pendidikan, patut dicatat bahwa Komite Pusat PKC selalu menerbitkan dokumen panduan yang menekankan posisi dari pemerintah dan yang memberikan arahan agar para tenaga pengajar membangun perilaku moral dan sikap yang sesuai dengan ideologi pada saat itu. Selain itu pemerintah juga menekankan bagaimana pentingnya peranan dari kaum intelektual sosialis dalam membentuk perilaku moral dasar masyarakat. Tentu saja ini dalam konteks bahwa pendidikan moral tidaklah dapat dipisahkan dari pendidikan ideopolitis. Sejauh ini, penulis telah mengidentifkasi tiga arah perubahan dalam kebijakan pendidikan moral di China, yaitu: (1) Pendidikan moral yang berorientasi politik (1949-1978); (2) Pendidikan moral yang secara bertahap terbebas dari politik (1978-1993); dan (3) Pendidikan moral yang sudah tidak politis (sejak 1993).

Pada periode pendidikan moral pertama (1949-1978), kurikulum pendidikan moral diarahkan untuk menyokong tujuan nasional juga mendukung ideologi negara. Kritik terhadap ideologi negara sangatlah dilarang. Nilai-nilai untuk mencapai tujuan negara juga ditanamkan seperti kolektivisme, patriotism, nasionalisme, dan rela berkorban. Pendidikan moral pada era ini juga disebut dengan pendidikan politik.

Para periode pendidikan moral ke dua (1978-1993), tepatnya pada 1979, Negara mengadaptasi kebijakan reformasi dan keterbukaan pada bidang pendidikan moral dengan mengeluarkan “Kode berperilaku untuk pelajar sekolah dasar dan menengah”. Menurut Kode tersebut, tujuan pendidikan moral adalah untuk membentuk pelajar yang memiliki: (1) idealisme, kualitas moral, budaya dan kedisplinan; (2) rasa cinta tanah air, dan juga hal yang berbau sosialisme; (3) dedikasi terhadap perkembangan bangsa; (4) kecintaan menuntut ilmu; (5)  kemauan berpikir dan keberanian untuk menjadi insan kreatif. Pada tahun 1988, kurikulum pendidikan politik mengalami revisi yang mendasar yaitu pengenalan secara berturut-turut dan berjenjang pelajaran kewarganegaraan, sejarah sosial, konstruksi sosialisme China, diterapkan pada pelajar sekolah menengah; dan pelajaran ilmu pengetahuan alam, ekonomi, dan politik diterapkan pada pelajar sekolah menengah atas. Dari sana dapat dilihat bahwa politik mulai dianggap sebagai subjek yang terpisah; pendidikan lebih berfokus pada perilaku pelajar.

Perubahan orientasi pendidikan ini berlangsung mulus. Pada periode ini pemerintah sedang memerangi kapitalisme/liberalisme dan juga revolusi damai yang dianggap sebagai ancaman bagi ideologi sosialis. Namun, di sisi lain karena modernisasi dan kebijakan terbuka sedang dicanangkan, pemerintah tentu membutuhkan kualitas moral baru yang sesuai dengan keadaan. Sehingga, pada 1993 dan 1994, pemerintah merilis dua dokumen yang sangat penting yang mengubah arah dari pendidikan moral. Dua dokumen tersebut mengusung ide pendidikan “dua pelajaran”, di mana pendidikan pelajaran ideopolitik didefinisikan sebagai kombinasi dari pendidikan pelajaran teori Marxis dan pendidikan pelajaran ideopolitik. Istilah pendidikan ideopolitik di sini merujuk pada “penggalian kualitas ideomoral” yang terdiri atas penggalian ideologis dan juga filosofi hidup. Dengan begitu, dokumen tersebut secara resmi membentuk era baru dari pendidikan moral, yang dipisahkan dari pendidikan politik.

Pada periode depolitisasi pendidikan moral (sejak 1993), kebijakan “dua pelajaran” berkontribusi dalam melegitimasi pendidikan moral yang berdiri sendiri, terpisah dari politik. Pemerintah pada 1996 dan 2001 merilis dua dokumen terkait kurikulum pendidikan yang menekankan kepada pengembangan kesehatan psikologis tiap pelajar dan kemampuan penilaian moral. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan moral yang dikembangkan pada periode ini mengedepankan kebutuhan masyarakat China yang sedang menghadapi modernisasi dan mulai membuka diri terhadap dunia. Hasilnya, liberalisasi kurikulum ini menjadi terarah untuk fokus pada perkembangan individu ketimbang sebagai sarana sosialisasi politik.

Kesimpulan

Perubahan sosial-politik China dalam periode 20 tahun tersebut mengubah orientasi pendidikan moral negara yang termaktub dalam kurikulum pendidikannya. Dengan diluncurkannya kebijakan modernisasi yang dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi pasar, masyarakat China menjadi sangat terbuka. China perlahan tapi pasti sedang berjalan pada track demokratisasi yang benar. Dampak dari perubahan politik, sosial, dan ekonomi ini sangat jelas terlihat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan yang telah dipaparkan, sejarah perkembangan kurikulum kewarganegaraan terbagi ke dalam tiga periode besar yaitu, periode berorientasi politik, periode berorientasi moral dan politik secara parallel, dan periode berorientasi moral. Secara tematis, penulis menemukan bahwa kurikulum moral saat ini mengalami peningkatan pada tiga tema kunci, yaitu (1) pembahasan terhadap elemen pendidikan internasional dalam pendidikan nasionalistik, (2) peningkatan upaya pendidikan yang memperjuangkan demokrasi dan hukum dalam proses modernisasi dan marketisasi seiring masuknya WTO, dan juga  (3) penekanan pada pendidikan kesehatan psikologis yang berfokus pada pentingnya keunggulan skill individu dalam masyarakat. Perubahan fundamental sangatlah terlihat dalam kurikulum pendidikan moral. Imbuhan “ideo-“ telah dihapuskan dari deskripsi pendidikan moral,yang secara eksplisit menandai depolitisasi kurikulum pendidikan moral di China. Di tambah lagi, meskipun patriotisme dan kolektivisme masih dianggap sebagai komponen penting dalam pendidikan moral, kepribadian dan pengembangan karakter juga menjadi sangat ditekankan pada kurikulum pendidikan moral. Pemerintah China yang sekarang lebih terbuka akan memungkin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan bahan pendidikan moral ke depannya.

end.

 

Original Text: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240500410160

Terjemahan Michael Freeden, Ideology. A very short Introduction

Berbicara tentang ideologi, tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ideologi. Masing-masing dari kita tentu memiliki ideologi, baik disadari maupun tidak, terang-terangan kita ekspresikan ataupun hanya sekedar menjadi kepercayaan atau pandangan yang samar saja. Setiap manusia itu memang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Meski demikian, manusia memiliki pola-pola tertentu dalam bersikap, termasuk juga dengan pola-pola pemikiran tentang masyarakat, di mana mereka menjadi bagian di dalamnya, ataupun masyarakat di luar mereka. Ideologi merupakan salah satu pola sejenis itu, yaitu yang berkaitan dengan pengaturan dan proses politis dari sebuah masyarakat politik. Terkadang, bentuknya berupa narasi besar seperti pandangan akan kemakmuran, kekayaan, keharmonisan, atau juga intrik kekuasaan dan dominasi. Namun, terkadang juga bentuknya lebih sederhana, mulia dan terperinci seperti membuat aturan – aturan dasar yang adil, mengurangi angka kemiskinan, melindungi kebebasan berkeyakinan dan beragama, dan lain sebagainya.

Tiap masyarakat bisa saja memiliki beberapa ideologi sekaligus, meskipun beberapa memang dianut karena dianggap penting, ada juga yang penganutannya tersebut dipaksakan oleh kelompok-kelompok yang sedang berkuasa. Dalam sistem yang demoktaris, tentu saja ideologi akan saling bertarung untuk mendapatkan kendali atas kebijakan publik. Pertarungan ini berbentuk persaingan ide-ide, prinsip, dan nilai-nilai yang semuanya diejawantahkan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Maka dari itu, siapapun yang bisa mengendalikan bahasa atau opini masyarakat, dialah yang akan memiliki kedudukan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakannya,

Setiap isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat pasti menjadi bahan perdebatan bagi tiap ideologi. Biasanya tiap ideologi mempunyai pandangan tersendiri mengenai isu tersebut. Maka dari itu, setiap isu sosial-politik yang masyarakat hadapi biasanya hadir dengan solusi yang lebih dari satu. Karena masyarakatlah yang memutuskan apa-apa yang akan mereka terima, mereka harus memilih salah satu dari sekian solusi tersebut. Saat itulah ideologi masuk memengaruhi dan menawarkan jalan-jalan penyelesaian. Tiap-tiap ideologi tersebut mengklaim bahwa jalan penyelesaian merekalah yang paling tepat, idel dan menyeluruh walaupun terkadang pada kenyataannya sebenarnya tidak ada satupun solusi yang ideal.

Ideologi dikelompokkan berdasarkan ide-ide sentral. Dari sanalah kita bisa mengklasifikasikan ideologi-ideologi tersebut sebagai liberal, konservatif, anarkis, fasis, feminis, atau berasas lingkungan. Ideologi lainnya biasanya diasosiasikan dengan pengaruh dari system kepercayaan. Masing-masing ideologi tersebut memiliki pendekatan berbeda untuk situasi atau masalah yang mungkin serupa. Contohnya, penganut ideologi konservatif akan cenderung menggunakan cara-cara tradisional dalam memecahkan sebuah masalah, penganut ideologi liberal akan lebih mengedepankan keterbukaan dan kebebasan dalam berkespresi, sedangkan penganut ideologi anarkis lebih cenderung untuk melawan, bahkan berusaha meniadakan kontrol dari pemerintah.

Penelitian Freeden ini memandang bahwa ideologi diproduksi pada tingkatan yang berbeda, mulai dari pemerintah, media cetak, media elektronik, juga kelompok kepentingan sampai ke tingkatan perwujudan pandangan dan nilai yang kita percaya sebagai landasan kita dalam bermasyarakat. Beberapa dari kita ada yang lebih cenderung membiarkan apa adanya pandangan dan nilai tersebut. Namun, ada juga yang berusaha untuk mengubahnya, baik secara perlahan maupun drastis. Ideologi-ideologi yang berbeda mencerminkan sikap-sikap yang berlainan terhadap perubahan. Banyak dari kita yang masih berpikir bahwa manusia tidaklah politis sama sekali atau terlepas dari ideologi, namun faktanya tidaklah seperti itu. Cara kita berinteraksi dengan orang lain, atau cara kita memandang dunia adalah gejala-gejala, atau pola-pola ideologis yang dapat digali dan diidentifikasi.

Yang terpenting dari penelitian Freeden ini adalah, Freeden telah berupaya untuk melihat bentuk pemikiran sebenarnya dari politik dan interaksi manusia di mana kita terlibat di dalamnya. Baginya, pandangan tersebut menawarkan salah satu perspektif kunci untuk memahami masyarakat, dan merupakan cara berpikir tentang politik yang telah bergeser jauh dari teori dan abstraksi besar filsuf politik sebelumya yang seringkali tidak berbicara berlandaskan realita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kerangka berpikir ini melihat politik sebagai aspek yang luas; tidak melulu sebagai hal yang berbicara tentang partai politik atau pemilu, atau para politisi berdasi. Lebih dari itu, politik berbicara tentang kita, tentang bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama. Tentu saja hal-hal tersebut mengandung komponen ideologi, yang baik secara sadar maupun tidak, telah mengarahkan kita untuk memilih mendukung, atau tidak mendukung suatu premis dalam kehidupan kita bermasyarakat. Studi ideologi sebagai bentuk yang penting dari pemikiran politik adalah area berkembang yang baru dalam disiplin ilmu politik dan akan ada semakin banyak penelitian yang berfokus pada hal penting yang jarang diperhatikan dari pemikiran politik ini, juga pada konteks komparatif di mana  hal tersebut terjadi.

 

Original Text:

 Why is the study of ideologies so important for understanding—and navigating through—the social world of which we are part? And why do we have to cast aside old approaches that regard ideologies as abstract, superimposed by manipulative and power-thirsty individuals and groups, and opposed to the pragmatism of political life? The simple answer is that we always live in a world of ideologies and every one of us has one, whether we are aware of it or not, and whether it is clearly expressed or just a vaguer set of beliefs and perceptions.
Although every one of us is unique as a human being, we also display patterns of behaviour we share in common, even if they differ on particulars. Those include patterns of thinking about our society and about other societies. Ideologies are one such pattern, concerning the political arrangements and processes of a political community. Sometimes these are on a grand scale: visions of a rich and harmonious future, or plans for control and domination. At other times they are more modest and specific: designing a fairer constitution, reducing poverty, protecting religious beliefs, or having concerns about immigration. Any society will host a number of ideologies, though some may be more prominent and some may be repressed by the groups that are in power. In democratic systems, certainly, ideologies will compete over the control of public policy.  Because that competition is over ideas, beliefs and values it is above all conducted through words, oral or written—in Parliamentary debates, newspaper articles, blogs, pamphlets, manifestos, TV programmes and books. Consequently, whoever controls the public language of a society is in a very strong position to implement its policies.
If, say, questions about austerity or the regulation of banks are in the public eye, different ideologies will try to win the debate by appealing to the virtues of private enterprise, or to the need for public transparency and accountability, or to the greater redistribution of wealth. Every one of the social and political issues we confront in daily life comes with more than one solution attached. Sometime more than one of those solutions is sensible, or practical. But as a community deciding on what we want the public sphere to deliver for us, we need to choose among those solutions. We need to arrive at decisions; otherwise social paralysis would be the order of the day. That is where ideologies come in: they offer us maps that assist in making those decisions, and each ideology claims that it possesses the right map, insisting on the correctness of its interpretation of events and on the wholesomeness of its remedies, although it is highly unlikely that an ideal solution is available.
Ideologies are grouped around some central ideas through which we can then classify them as liberal, conservative, socialist, anarchist, fascist, feminist, or green, to list some of their major instances. Other ideologies are closely associated with influential religious belief systems. Each of them will have a different take on similar situations and problems. Say that you are walking through a town and come upon a street demonstration. It is peaceful, some people are talking through megaphones, and it is watched by police holding shields. If you are a conservative, your map will tell you that it’s a good idea they are containing the demonstration just in case it turns violent and, really, you’d prefer the demonstrators to go home and write a polite letter to their M.P., instead of wasting police time and money. If you are a liberal, your map tells you that you should be impressed: people are practising their civil right to disagree in a civilized manner, because that is one of the basic freedoms the liberal map suggests all decent societies should protect. Some disruption is a reasonable price an open society should pay for its liberties.  If you are an anarchist, your map might suggest that direct action is the only way to move, possibly remove, the stubborn and remote governing classes that oppress the people and you may wish that there was a little more clout in the behaviour and body-language of the demonstrators. I have discussed this and other issues in my Ideology: A Very Short Introduction (2003).
My research looks at ideologies as being produced at different levels, from that of government, through the press, electronic media and interest groups, right down to the normal and never-ending manifestations of the ideas and values we hold when we consider how the various communities to which we belong—national or local, formal and informal—should be run. Some of us prefer to keep things as they are; some to change things, slowly or dramatically. Different ideologies reflect those diverse attitudes to change. Some of us think that we are not political at all but that is hardly ever the case. The ways we engage with our friends, the preferences and hostilities we harbour, the views we have about teachers, parents, education, or people from other ethnic groups—however loosely held—can easily be ‘excavated’ by the student of ideologies, who can then identify, classify and maybe even anticipate the ideas and behaviour people display in their roles as members of a society.
Above all, in my own work on ideologies, I have sought to look at the actual forms of thinking about politics and human interaction in which we all engage. For me, that offers one of the key perspectives on understanding societies, and it is a way of thinking about politics that shifts it away from the great theories and abstractions of political philosophers, who often cannot speak with reference to everyday life. But obviously we all think,  and as part of that thinking we also all think about political matters in the broadest possible sense: not only about political parties or elections, or people in suits, but about us, working our way sometimes clearly, often messily, through the twists and turns of communication with others. That thinking always has an ideological component, and—consciously or unconsciously—it directs us to act in a particular way when we seek to co-operate, or to disagree, in our social activities.  The study of ideologies as serious forms of political thinking is a growth area within the discipline of politics as more and  more research focuses on the ‘small print’ of political thinking and on the comparative contexts in which it takes place.

 

Apa Yang Sedang Erdogan Lakukan Kepada Turki?

This slideshow requires JavaScript.

Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di Turki? Sejak kudeta Jumat kemarin, setidaknya pemerintah turki telah melakukan hal-hal berikut:

-More than 1,500 university deans have also been ordered to resign and the licences of 21,000 teachers working at private institutions revoked.
-6,000 military personnel have been arrested, with more than two dozen generals awaiting trial
-Nearly 9,000 police officers have been sacked
-Close to 3,000 judges have been suspended
-Some 1,500 employees of Turkey’s finance ministry have been dismissed
-492 have been fired from the Religious Affairs Directorate
-More than 250 staff in Mr Yildirim’s office have been removed
http://www.bbc.com/news/world-europe-36838347

bahkan, Erdogan masih akan “membersihkan” sampai 50.000 orang http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0ZX07S

Data di atas membuat saya heran. Kenapa? Karena:

1. Dari mana sebenarnya pemerintah Turki mendapat nama sebanyak puluhan ribu itu? PM Yildirin memang bilang bahwa mereka mempunyai dokumen detail terkait percobaan kudeta tapi tidak disebutkan sumbernya dari mana. Namun beberapa media menyebutkan bahwa dokumen tersebut ditemukan pemerintah setelah penangkapan Kolonel Kose sang tertuduh pemimpin kudeta.

2. Apabila pemerintah Turki mendapatkan dokumennya bukan sebelum melainkan setelah percobaan kudeta maka dipastikan bahwa pemerintah Turki gagal dalam menjaga keamanan dan ketahanan negaranya dalam kasus kudeta ini. Saya berkata demikian karena agaknya sangat aneh sekali bahwa pihak semacam badan keamanan atau intelejen Turki tidak bisa mengendus percobaan kudeta ini padahal orang yang diduga terlibat percobaan kudeta jumlahnya tidak sedikit, sampai puluhan ribu. Namun, saya yakin pihak keamanan dan intelejen Turki tidak sebodoh itu.

3. Dengan demikian, janggal sekali apabila kudeta yg melibatkan bukan satu dua orang ini tidak diketahui oleh pemerintah Turki sebelum terjadinya. Yang membuat heran lagi adalah apabila benar begitu, kenapa akhirnya kudeta ini dibiarkan meletus oleh pemerintah sampai timbul korban jiwa? Atau biar gak berlarut-larut yasudah lah anggap saja memang pemerintah Turki telah gagal mengamankan negaranya dalam kasus percobaan kudeta ini. Memang tidak bisa dibilang sepenuhnya gagal, karena pemerintah Turki bisa juga menggagalkan kudetanya. Yang mencoba mengkudeta tentu buruk, namun harus diingat juga bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mengamankan negaranya dari segala ancaman dan gagal mendeteksi kudeta yg disokong belasan ribu orang sangatlah memalukan.

4. Pihak Gulen dan Erdogan saling menuduh satu sama lain sebagai dalang dari kudeta gagal ini. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kekecewaan antara pendukung masing-masing tokoh. Erdogan dan Gullen adalah dua tokoh yang dielu-elukan oleh pengikutnya masing-masing sebagai tokoh yang berintegritas. Kedua tuduhan itu akan sangat kecil kemungkinannya benar dua-duanya. Saya rasa akan ada satu tuduhan yang salah, atau ke dua-duanya salah. Kalau ada satu tuduhan yang salah maka ada satu tokoh yang memfitnah tokoh lain. Kalau dua-duanya salah maka ke dua tokoh tersebut  pemfitnah. Tuduhan menjadi dalang pengkudeta adalah tuduhan yg sangat serius, bahkan dalam hukum Islam kudeta atau bhugot itu adalah sebuah kejahatan yang serius. Akhir dari kasus ini tak pelak akan menimbulkan kekecewaan bahwa ada yang berbohong di antara ke dua tokoh tersebut.

5. Keterlibatan belasan ribu orang dalam kudeta menimbulkan pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya sudah pemerintahan Erdogan lakukan terhadap mereka sehingga mereka harus ikut terlibat kudeta. Tentu saja memang pendukung Erdogan jumlahnya banyak juga dan di Turki memang banyak faksi politiknya baik berdasar ideologi, agama, maupun suku. Namun tetap saja bikin heran, kok ada sih yang sampe ngebela-belain bikin kudeta? Udah diapain memangnya mereka oleh pemerintah? Kalau memang dibilang yang terlibat kudeta itu tidak sampai puluhan ribu, melainkan hanya segelintir elit-elit saja, yasudah tolong jangan sampai orang-orang yang katanya sampai berjumlah 50.000 orang itu jangan dikriminalisasi ya, Pak Erdogan.

Dan baru-baru ini WikiLeaks mengklaim punya dokumen email Erdogan terkait kudeta dan akan segera membukanya ke publik. Akan semakin menarik nih hehe

-Ridwan

 

Spekulasi Saya Tentang Kudeta Turki

turkey-coup

Sumber Gambar: Google Images

Kalau ada yg bilang kudeta ini adalah skenario erdogan untuk pencitraan saya rasa tidak begitu, karena melakukan kudeta itu gak gampang, sangatlah rumit. 29 kolonel dan 5 jenderal itupun kayanya mana mau berkorban dijadiin boneka bodo-bodoan cuma buat pencitraan erdogan saja. Siapa yang mau juga  dicatat dalam sejarah sebagai para penghianat negara? Apalagi, katanya pimpinan faksi militer ini dekat dengan kelompok gulen. Terlalu beresiko untuk berinvestasi merencanakan upaya drama kudeta pada diri sendiri hanya untuk meningkatkan popularitas dan menggebuk lawan politik.

Yang akhirnya jadi menarik bagi saya adalah keberadaan dari erdogan ketika kudeta terjadi yaitu sedang liburan. Sederhana sekali ya sepertinya: sedang liburan pada hari Jumat (ya suka2 presiden juga sih mau liburan hari apa juga). Saya memiliki spekulasi, yaitu bahwa bisa jadi sebenarnya kudeta ini sudah diketahui oleh erdogan dan intejelen turki. Kemudian erdogan diamankan dan dibawa jauh dari ibu kota dengan alasan berlibur karena akan sangat repot apabila sang presiden ditahan oleh pengkudeta.

Kalau spekulasi saya ini benar, maka ini menjukkan bahwa kerja intelejen turki sangat baik sehingga bisa mendapatkan informasi mengenai kudeta. Bahkan hanya dalam waktu beberapa jam saja setelah proses percobaan kudeta berlangsung pemerintah langsung bisa menyebutkan bahwa dalangnya adalah fethullah gullen, rival erdogan. Hal ini bisa saja menguatkan asumsi saya bahwa sebenarnya informasi kudeta ini sudah bocor sebelum dilakukan. Akan lebih aman kalau pemerintah menunjuk hidung kolonel kose yang jelas2 ada di lapangan ketimbang gulen yang jelas-jelas sedang di Amerika. Walaupun memang kose diketahui sebagai orang dekat gerakan gulen sehingga wajar apabila dikaitkan dengan gulen, tetap saja pemerintah pasti punya sumber lain dari intelejen yang menyebutkan keterlibatan gulen. Intelejen bekerja dengan baik dalam kasus ini.

Di samping itu, bisa jadi juga intelejen turki tidak bekerja dengan baik karena ternyata percobaan kudeta telah dilakukan dan menimbulkan korban jiwa. Seharusnya apabila informasi tentang kudeta bisa didapat mereka, bisa saja kudeta diberangus sebelum dieksekusi sehingga tidak akan menimbulkan korban jiwa.

Namun, bisa jadi juga seperti yang sudah saya sebut di atas kalau sebenarnya informasi kudeta sudah diketahui pemerintah namun pemerintah sengaja mendiamkannya dan membiarkannya terjadi karena beberapa alasan tertentu, misalnya ingin menangkap basah (karena sebelum dilaksanakan, kudeta bukti belum cukup), atau alasan-alasan yang sifatnya politis.

Yang saya heran adalah kok ini pengkudetanya sepertinya amatir sekali. Pengkudeta gagal mendapatkan informasi tentang ketiadaan erdogan di ibu kota. Erdogan yang bebas pun akhirnya bisa berbicara di depan media mempropagandakan presepsi bahwa kudeta telah gagal yang akhirnya jadi realita. Ini juga menandakan bahwa sepertinya tidak ada orang ring 1 erdogan yang terlibat kudeta karena ya tidak ada supply informasi tentang kepergian erdogan. Atau, bisa jadi ini adalah kudeta yang dipaksa pecah sebelum waktunya. Kalau disebut “dipaksa” lalu siapa aktor yang memaksanya? Apa motifnya?

Ya sekali lagi ini hanyalah spekulasi dari saya. You be the judge

Jokowi Sang Rumput Tetangga dan Fenomena Pejabat Takut Istri

Yang menarik yang saya lihat dari video ini adalah: Pertama,  Presepsi “rumput tetanga lebih indah” ternyata terjadi juga pada tataran antar bangsa. Ke dua, dari komentar yg muncul dari warga malaysia, entah mengapa ada juga yg berkomentar tentang PM Najib yg takut sama istrinya. Jadi, kejadian suami takut isteri ternyata tidak hanya terjadi dalam rumah tangga masyarakat biasa saja, tapi juga terjadi dalam rumah tangga pejabat negara, dalam hal ini kepala negara/pemerintahan. Sudah menjadi  rahasia umum di Malaysia kalau PM Najib itu takut sama Rosmah Mansor, istrinya. Rosmah juga sering dikabarkan mempengaruhi keputusan politik yang dilakukan PM Najib terhadap Malaysia. Makanya dalam video ini salah srorang politisi Malaysia, Mat Sabu berkelakar bahwa KPK Malaysia takut sama Polisi, Polisi takut sama KPK, Polisi dan KPK takut sama PM Najib, dan PM Najib takut sama Rosmah. Bayangkanlah betapa besarnya power dari Datuk Paduka Seri Hajjah ini hahaha. Isu suami takut istri juga sempat menimpa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Media Australia pernah merilis data dari Wikileaks bahwa Bu Ani banyak mempengaruhi pak Presiden SBY dalam mengambil kebijakan. Wikileaks juga menyebutkan bahwa Bu Ani juga kerap menjadi broker bisnis dengan memanfaatkan posisinya sebagai istri Presiden. Bu Ani juga disebut sebagai penasihat utama Presiden SBY, lebih utama ketimbang Wapres dan jajaran Menterinya. Lalu, bagaimana dengan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi juga “takut” sama Bu Iriana? Sepertinya menarik untuk kita simak hehe

Yang jelas, pelajaran yang dapat kita ambil adalah, apabila kamu sedang mengusahakan sesuatu kepada pejabat negara, entah itu usaha untuk menurunkan biaya kuliah, menghapuskan peraturan, atau hal-hal lain dan ternyata usahanya “mentok” di pejabat negara tersebut, tidak ada salahnya kamu coba lobby isterinya saja. Suami yang baik, pasti sayang isterinya hehe #kidding

Intuisi Saya dan Pak Jokowi

Dulu 4 tahun lalu pas mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat, dosen saya waktu itu menjelaskan bahwa sumber kebenaran itu salah satunya adalah intuisi. Kebenaran intuisi itu asalnya sebenarnya tidak bisa dijelaskan, namun dia ada dan dipercaya. Intuisi itu secara kekamusan makna sederhananya adalah gerak hati. Contohnya katanya beliau dulu pernah ada agenda rapat. Beliau harus datang, tapi entah kenapa hatinya berat sekali untuk datang ke rapat tersebut karena ada hal yg saya sudah lupa. Pada akhirnya beliau memutuskan tidak berangkat ke rapat tersebut, dan memang tidak lama kemudian beliau dikabarkan bahwa rapatnya dibatalkan. Tidak hanya sekali katanya kejadian serupa seperti itu. Dan memang katanya kebenaran intuisi itu salah satu cirinya tidak terjadi hanya sekali. Kebenaran intuisi beda dengan kebetulan. Kata beliau, tidak semua orang punya intuisi yg bagus, intuisi itu harus diasah agar tajam atau dalam bahasa Jawanya disebut “olah roso”. Memang terdengar tidak masuk akal. Toh sebenarnya akal kan salah satu sumber kebenaran juga jadi pendekatannya juga berbeda.

Saya termasuk orang yang percaya dengan kebenaran intuisi, sebelum dan sesudah kuliah itu. Bahkan setelah kuliah tersebut saya menjadi tahu bahwa ternyata hal seperti itu ada, dan dengan sadarnya saya tersebut sayapun tidak jarang juga untuk melatih intuisi saya. Caranya bagaimanapun sebenarnya saya tidak yakin. Intuisi itu munculnya kadang-kadang, harus dilatih agar bisa dikeluarkan semau kita. Yang jelas, ketika rasa itu muncul harus segera disadari dan diambil sikap. Sayapun akhirnya tahu bahwa dosen saya itu ternyata pengikut tarekat tasawuf. Pantas saya beliau sepertinya paham betul dengan intuisi. Sepertinya beliau mengasah intuisinya itu melalui jalan tasawuf. Tasawuf itu kan sederhananya jalan mengenal dan mendekat kepada Allah swt. Konsep dasarnya itu setahu saya harus mengenal diri agar bisa mengenal Allah swt. Untuk mengenal diri sendiri dibutuhkan semacam kesadaran: kesadaran akan diri, sekitar, dan apapun itu. Kesadaran ini pulalah hal yg saya nilai sangat berharga.

Saya memang belum sampai jadi seorang yg menggeluti tasawuf, apalagi jadi ahlinya (sufi). Namun, saya pun suka juga mempelajari dasarnya. Saya rasa tasawuf itu kan harus didasari dengan ilmu aqidah dan tauhid yang bagus. Tasawuf itu hanya jalan (tarekat/thariqah). Saya memang tidak mempelajari itu secara intensif, tidak pula dibimbing oleh seorang guru/mursyid. Saya lebih banyak mempelajarinya dari buku dan dari ceramah-ceramahnya Aa Gym yg saya tonton di youtube. Menurut saya, dengan kita bisa tahu diri kita, dengan kita bisa menjadi sadar, dengan mempelajari akidah dan tauhid, itu dapat melatih intuisi kita. Di samping itu, saya juga sebenarnya suka memperhatikan orang lain. Saya suka memperhatikan sifat orang, gestur tubuh, simbol yg mereka pakai (baik sadar maupun tidak), cara mereka berbicara, dan juga pola-pola tertentu yang mereka buat. Memang bukan yang intense atau deep atau gimana, namun saya sering melakukannya. Saya anggap ini sebagai latihan, untuk mengasah intuisi (lagi). Selain itu, pengalaman hidup (mencakup interaksi sosial) juga tidak kalah penting bagi saya. Saya selalu mencoba mengambil pelajaran dari setiap hal yang menimpa saya. Proses mengalami sampai mengambil pelajaran inilah yang saya rasa bisa mengasah intuisi saya. Akhirnya menjadi semacam kontraris juga ya, bahwa intuisi yg sebenarnya adalah hal yg didapat bukan dari proses bernalar, akhirnya saya anggap dapat diasah (disokong) dengan proses yang membutuhkan penalaran. Namun, bisa saja saya salah. Toh saya menulis ini juga spontan saja.

Akhirnya setelah panjang lebar saya cuma mau bilang bahwa saya adalah orang yang percaya dengan apa yg disebut intuisi. Terkait dengan video dari channel youtubenya Kaesang, anaknya Jokowi, yg saya lampirkan ini, saya mau bilang bahwa saya punya intuisi kalau pak Jokowi itu orang baik. Orang baik ini bukan berarti tidak bisa berbuat buruk loh. Namun saya sekarang melihat sosok Jokowi ini adalah orang baik yg dikelilingi banyak orang tidak baik. Saya juga tadi ngeliat video pak Jokowi yg ngasih soal ke anak pesantren/madrasah yg anak itu disuruh nyebutin nama 3 menteri dan dia jawab: megawati, ahok, dan prabowo. Mendengar jawaban itu pak Jokowi pun ketawa cekikikan dan entah mengapa saya jadi pengen bilang bahwa pak Jokowi itu orang baik. Orang lain bisa saja bilang bahwa itu pencitraan, dan saya kemakan pencitraan beliau. Hal itu memang mungkin terjadi, tapi sebelumnya saya jg sebenarnya sudah sedikit belajar tentang pencitraan dan dalam konteks ini sangat dimungkinkan bahwa itu betul pencitraan. Namun, ketika suatu hal sudah ditarik ke ranah abu-abu seperti ini, saya akan mengikuti intuisi saya. Saya tidak akan bisa menjelaskan kenapa itu bukan pencitraan, juga saya tidak juga bisa menjelaskan bahwa itu adalah pencitraan. Ikut intuisi itu lebih menenangkan jiwa.

Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa dari Unpad

megaSepertinya sosok yang satu ini pantas-pantas saja apabila dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa untuk yang ke-empat kalinya. Salah satu prestasi beliau di bidang politik-pemerintahan adalah ketika beliau dalam masa jabatan sebagai Presiden berhasil menyelenggarakan pemilu 2004 yang luberjurdil lancar dan tertib. Pemilu 2004 ini penting, karena setelah sekian puluh tahun akhirnya rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden mereka secara langsung, tidak melalui MPR seperti yang sudah-sudah. Kekalahan Megawati-Hasyim Muzadi dari SBY-JK dalam pemilu presiden 2004 setidaknya mengindikasikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan jujur. Saya beranggapan begitu karena sebagai calon incumbent, apabila berniat jahat beliau sebenarnya bisa saja dengan kekuasaan yang dimiliki “ngedipin” bawahan-bawahannya untuk memenangkan beliau dalam pilpres. Kekuasaan presiden itu besar sekali bung, dan yang saya sebutkan tadi itu saya rasa masuk akal. Saya tidak ada maksud bilang kalau incumbent jadi calon kemudian menang berarti dia curang ya. Saya mah cuma lagi mau ngomongin Megawati aja bukan SBY hehe.. Itu baru pilpres, belum lagi pileg. Yang jelas, saya rasa banyak yang sepakat bahwa transisi kepemimpinan melalui pintu Pemilu 2004 yang luber jurdil berhasil dilaksanakan dengan mulus. Itu adalah sebuah prestasi besar. Tentang gelar Doktor Kehormatan sesungguhnya yang lebih harusnya lebih merasa terhormat bukanlah yang diberikan, namun yang memberikan karena mendapatkan kesempatan untuk menghormati dan mengapresiasi kontribusi yang telah beliau-beliau berikan. Selamat, Bu Mega.