Terjemahan Jurnal “Ideopolitical shifts and changes in moral education policy in China” karya Wing On Lee a & Chi Hang Ho

Pengantar

Di China , pendidikan moral merupakan aspek yang selalu dikaitkan dengan bidang politik. Pendidikan moral ini setidaknya wajib dipelajari oleh tiap pelajar di China hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini karena pendidikan moral juga digunakan oleh Negara sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu untuk  menanamkan ideologi dan nilai politik Negara kepada pelajar, maupun masyarakat secara luas. Karenanya, jenis pendidikan moral yang diterapkan mempengaruhi perubahan politik dan dipandang sebagai perubahan keadaan politik. Makalah tersebut akan menggambarkan bagaimana keterkaitan antara perubahan situasi politik dengan pendidikan Moral di China.

Pergeseran ideologi di China sejak 1978

Memasuki tahun 1990an, dunia menjadi saksi bagaimana ideologi Komunisme perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan oleh negara – negara di benua Eropa. Meski demikian, China tetap menjadi satu negara yang tetap teguh mempertahankan ideologi Komunisme sebagai ideologi negaranya. Namun, Komunisme sebagai ideologi negara juga mendapat tantangan dari dalam. Dimulai pada tahun 1978, diskusi dan perdebatan mengenai reformasi dan open policy tidak hanya merambah aspek kebijakan publik saja, melainkan juga menjadi persoalan moral yang sangat inheren dengan persoalan ideologi. Intensitas perdebatan pun makin waktu terus meningkat. Periode 1978-1979, dengan mengadaptasi kebijakan yang terbuka, Deng Xioaping menghidupkan kembali kaum cendekiawan sehingga mereka dapat mengkritik baik kaum ultra-kiri (birokratis konservatif) maupun kaum ultra-kanan (individualis). Namun, kecenderungan berganti pada periode 1980-1982. Partai Komunis China (PKC) mulai mengkampanyekan untuk menolak para penulis “realis kritis” yang mereka anggap terlalu menyerang penguasa partai dan membuat kegaduhan sosial-politik. PKC-pun akhirnya “merekrut” para seniman dan penulis untuk mendukung Empat Prinsip Dasar (Four Cardinal Principles) dan menyuarakan pandangan penyeimbang terhadap pandangan para penulis “realis kritis” tersebut.

Pada periode 1983-1984, perdebatan ideologis terjadi dalam bentuk kampanye melawan pencemaran terhadap masyarakat spiritual. Perdebatan mengenai  “Humanisme Marxist” muncul karena hal tersebut dianggap bentuk kontaminasi dari pengaruh Barat dan individualisme. Periode 1985-1987 juga menjadi saksi perjuangan ideologi Komunisme. Pada September 1986, PKC menerbitkan Pedoman pembangunan masyarakat sosialis yang  salah satunya menyatakan bahwa produktivitas masyarakat China masih kurang untuk memenuhi industrialisasi dan komersialisasi untuk melanjutkan reformasi dan kebijakan yang terbuka. Hal tersebut memicu munculnya  demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Kampanye anti liberalisasi borjuis pun kemudian pecah pada 1987 yang membuat Hu Yaobang, Sekretaris Jenderal PKC, mundur dari jabatannya. Kemunduran Hu ini berdampak pada munculnya otoritarianisme baru yang menganggap bahwa China butuh kepemimpinan yang kuat, bukan demokrasi gaya Barat di mana sistem multi-partai diterapkan.

Periode 1988-1889 ditandai dengan tuntutan publik untuk kemerdekaan pers dan demokrasi. Demonstrasi mahasiswa pun kembali pecah pada April 1989 dan terus berlangsung selama beberapa bulan yang sehinggap meletus pada 4 Juni di mana terjadi penembakan terhadap demonstran di Lapangan Tiananmen Beijing yang pada akhirnya membuat Zaho Ziyang mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PKC.

Periode 1989-1991 adalah periode di mana PKC menargetkan kestabilan negara. Setelah insiden 4 Juni, PKC mempropagandakan kampanye menentang evolusi anti-kekerasan (fan helping yanbian) yang dianggap sebagai biang kerok runtuhnya sosialisme di Eropa Timur. Deng berulang-ulang mempropagandakan pentingnya kembali ke pada Empat Prinsip Dasar. Pelatihan wajib militer selama 10 bulanpun diwajibkan kepada mahasiswa baru di semua universitas di Beijing. Meski demikian, untuk memperkuat legitimasinya, Negara mulai berfokus kepada kegiatan pengembangan ekonomi ketimbang kegiatan politik.

Periode 1992-1995 merupakan periode liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan kunjungan Den Xiaoping ke China Selatan. Kebijakan ekonomi yang diambil sebagai respon dari demonstrasi mahasiswa 1989 ternyata malah menimbulkan resesi. Kunjungan Deng ke wilayah China Selatan yang intensitas ekonominya tinggi merupakan sebuah pendeklarasian secara simbolis dari bangkit kembalinya kebijakan liberalisasi ekonomi melalui pemberlakuan kembalinya praktek ekonomi pasar. Reformasi ekonomi Deng ini didukung juga oleh Kongres Partai ke Empat Belas yang kemudian dianggap sebagai kontribusi untuk membangun sosialisme dengan karakteristik China.

Istilah “Ekonomi Pasar Sosialis” akhirnya diperkenalkan pada 1992. Pada tahun yang sama, pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan. Keran investasi dan perdagangan asing pun kemudian dibuka. Lampu hijau terhadap liberalisasi inipun memunculkan perdebatan. Kelompok “neo konservatif’ akhirnya bermunculan. Mereka menganggap adanya kekosongan ideologi dan moral di tengah proses modernisasi dan marketisasi ini. Mereka menganggap bahwa solusi permasalahan tersebut adalah dengan menggalakan kembali rasa nasionalisme juga kembali kepada identitas budaya orang China, salah satunya yaitu kebudayaan Konfusian. Oleh mereka, Konfusianisme secara resmi kembali dipropagandakan selama masa yang disebut Revolusi Budaya ini.

Pengembalian kedaulatan Hong Kong dan Macau ke negara China pada periode 1996-1999,  memiliki implikasi politik yang besar. Istilah satu negara dua system menunjukkan tensi politik pada saat itu. Pemerintahan China ingin menunjukkan keterbukaannya kepada dunia, terutama Taiwan salah satunya dengan  memperbolehkan eksistensi sistem politik yang berbeda dalam negara tersebut. Namun, di sisi lain dua sistem ini dinilai dapat menular sehingga membahayakan negara. Akhirnya pemerintah China membuat usaha-usaha untuk menunjukkan kekuatan Negara untuk tetap memegang kendali politik pada periode tersebut. Ketegangan antara keterbukaan dan keketatan akhirnya menemui puncaknya pada periode ini.

Periode 2000-2001 ditandai dengan gerakan ideologis baru yang muncul pada tahun 2000. Istilah Tiga Perwakilan pun dikenalkan yang berarti PKC mewakili kekuatan produktif sosial yang maju, peradaban yang maju, dan kepentingan dasar seluruh rakyat. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak lagi pengikut ideologisnya, juga untuk menancapkan pengaruh pada sector ekonomi yang sedang berkembang. Akhirnya pada Desember 2001, World trade Organization (WTO) pun memasuki China. Hadirnya WTO ini dinilai menjadi pemicu restruktirisasi sistem manajemen ekonomi China juga membantu tumbuhnya atmosfir ekonomi yang lebih baik dan profesional bagi China.

Implikasi pergeseran ideologi terhadap kebijakan pendidikan moral

Dalam bidang pendidikan, patut dicatat bahwa Komite Pusat PKC selalu menerbitkan dokumen panduan yang menekankan posisi dari pemerintah dan yang memberikan arahan agar para tenaga pengajar membangun perilaku moral dan sikap yang sesuai dengan ideologi pada saat itu. Selain itu pemerintah juga menekankan bagaimana pentingnya peranan dari kaum intelektual sosialis dalam membentuk perilaku moral dasar masyarakat. Tentu saja ini dalam konteks bahwa pendidikan moral tidaklah dapat dipisahkan dari pendidikan ideopolitis. Sejauh ini, penulis telah mengidentifkasi tiga arah perubahan dalam kebijakan pendidikan moral di China, yaitu: (1) Pendidikan moral yang berorientasi politik (1949-1978); (2) Pendidikan moral yang secara bertahap terbebas dari politik (1978-1993); dan (3) Pendidikan moral yang sudah tidak politis (sejak 1993).

Pada periode pendidikan moral pertama (1949-1978), kurikulum pendidikan moral diarahkan untuk menyokong tujuan nasional juga mendukung ideologi negara. Kritik terhadap ideologi negara sangatlah dilarang. Nilai-nilai untuk mencapai tujuan negara juga ditanamkan seperti kolektivisme, patriotism, nasionalisme, dan rela berkorban. Pendidikan moral pada era ini juga disebut dengan pendidikan politik.

Para periode pendidikan moral ke dua (1978-1993), tepatnya pada 1979, Negara mengadaptasi kebijakan reformasi dan keterbukaan pada bidang pendidikan moral dengan mengeluarkan “Kode berperilaku untuk pelajar sekolah dasar dan menengah”. Menurut Kode tersebut, tujuan pendidikan moral adalah untuk membentuk pelajar yang memiliki: (1) idealisme, kualitas moral, budaya dan kedisplinan; (2) rasa cinta tanah air, dan juga hal yang berbau sosialisme; (3) dedikasi terhadap perkembangan bangsa; (4) kecintaan menuntut ilmu; (5)  kemauan berpikir dan keberanian untuk menjadi insan kreatif. Pada tahun 1988, kurikulum pendidikan politik mengalami revisi yang mendasar yaitu pengenalan secara berturut-turut dan berjenjang pelajaran kewarganegaraan, sejarah sosial, konstruksi sosialisme China, diterapkan pada pelajar sekolah menengah; dan pelajaran ilmu pengetahuan alam, ekonomi, dan politik diterapkan pada pelajar sekolah menengah atas. Dari sana dapat dilihat bahwa politik mulai dianggap sebagai subjek yang terpisah; pendidikan lebih berfokus pada perilaku pelajar.

Perubahan orientasi pendidikan ini berlangsung mulus. Pada periode ini pemerintah sedang memerangi kapitalisme/liberalisme dan juga revolusi damai yang dianggap sebagai ancaman bagi ideologi sosialis. Namun, di sisi lain karena modernisasi dan kebijakan terbuka sedang dicanangkan, pemerintah tentu membutuhkan kualitas moral baru yang sesuai dengan keadaan. Sehingga, pada 1993 dan 1994, pemerintah merilis dua dokumen yang sangat penting yang mengubah arah dari pendidikan moral. Dua dokumen tersebut mengusung ide pendidikan “dua pelajaran”, di mana pendidikan pelajaran ideopolitik didefinisikan sebagai kombinasi dari pendidikan pelajaran teori Marxis dan pendidikan pelajaran ideopolitik. Istilah pendidikan ideopolitik di sini merujuk pada “penggalian kualitas ideomoral” yang terdiri atas penggalian ideologis dan juga filosofi hidup. Dengan begitu, dokumen tersebut secara resmi membentuk era baru dari pendidikan moral, yang dipisahkan dari pendidikan politik.

Pada periode depolitisasi pendidikan moral (sejak 1993), kebijakan “dua pelajaran” berkontribusi dalam melegitimasi pendidikan moral yang berdiri sendiri, terpisah dari politik. Pemerintah pada 1996 dan 2001 merilis dua dokumen terkait kurikulum pendidikan yang menekankan kepada pengembangan kesehatan psikologis tiap pelajar dan kemampuan penilaian moral. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan moral yang dikembangkan pada periode ini mengedepankan kebutuhan masyarakat China yang sedang menghadapi modernisasi dan mulai membuka diri terhadap dunia. Hasilnya, liberalisasi kurikulum ini menjadi terarah untuk fokus pada perkembangan individu ketimbang sebagai sarana sosialisasi politik.

Kesimpulan

Perubahan sosial-politik China dalam periode 20 tahun tersebut mengubah orientasi pendidikan moral negara yang termaktub dalam kurikulum pendidikannya. Dengan diluncurkannya kebijakan modernisasi yang dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi pasar, masyarakat China menjadi sangat terbuka. China perlahan tapi pasti sedang berjalan pada track demokratisasi yang benar. Dampak dari perubahan politik, sosial, dan ekonomi ini sangat jelas terlihat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan yang telah dipaparkan, sejarah perkembangan kurikulum kewarganegaraan terbagi ke dalam tiga periode besar yaitu, periode berorientasi politik, periode berorientasi moral dan politik secara parallel, dan periode berorientasi moral. Secara tematis, penulis menemukan bahwa kurikulum moral saat ini mengalami peningkatan pada tiga tema kunci, yaitu (1) pembahasan terhadap elemen pendidikan internasional dalam pendidikan nasionalistik, (2) peningkatan upaya pendidikan yang memperjuangkan demokrasi dan hukum dalam proses modernisasi dan marketisasi seiring masuknya WTO, dan juga  (3) penekanan pada pendidikan kesehatan psikologis yang berfokus pada pentingnya keunggulan skill individu dalam masyarakat. Perubahan fundamental sangatlah terlihat dalam kurikulum pendidikan moral. Imbuhan “ideo-“ telah dihapuskan dari deskripsi pendidikan moral,yang secara eksplisit menandai depolitisasi kurikulum pendidikan moral di China. Di tambah lagi, meskipun patriotisme dan kolektivisme masih dianggap sebagai komponen penting dalam pendidikan moral, kepribadian dan pengembangan karakter juga menjadi sangat ditekankan pada kurikulum pendidikan moral. Pemerintah China yang sekarang lebih terbuka akan memungkin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan bahan pendidikan moral ke depannya.

end.

 

Original Text: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240500410160

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s