Pendapat Saya Tentang Fatwa MUI Kota Samarinda Terkait Polisi Tidur

 

Malam ini di timeline akun Line saya ramai beredar berita daur ulang tentang Fatwa MUI Kota Samarinda yg memakruhkan dan mengharamkan Polisi Tidur yang mereka keluarkan pada tahun 2013. Entah apa maksud pendaur-ulangan berita ini. Komentar negatif yg ditujukan kepada MUI pun bermunculan. Saya khawatir ada upaya untuk mendelegitimasi MUI, sebagai dampak dari ramai-ramai you know what yang terjadi baru-baru ini. Semoga ini hanya kekhawatiran saya semata saja. Bagi yang belum membaca fatwanya, silakan disimak fatwa yg saya kutip dari blog MUI Kota Samarinda ini:
_
Assalaamu’alaikum Wr Wb
Salam silaturrahim kami sampaikan semoga senantiasa mendapat rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.
Sehubungan dengan banyaknya Speed Trap / Polisi Tidur dijalan-jalan umum Wilayah kota Samarinda, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa Polisi Tidur yang terletak di jalan umum, yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Qoidah-qoidah agama, merupakan gangguan yang menjadikan madhorot (bahaya) bagi umat/ pengguna jalan pada umumnya, apabila Polisi Tidur tersebut sampai membahayakan pengguna jalan maka hukumnya menjadi Harom.

b. Larangan berbuat madhorot/ mempersulit orang, dan anjuran berbuat baik telah diatur dalam agama demikian juga segala aktifitas dan tindakan masyarakat/warga negara termasuk pembuatan polisi tidur, telah diatur pemerintah melalui peraturan pemerintah/peraturan negara.

c. Kepada Pemerintah Kota Samarinda kiranya dapat menertibkan Polisi Tidur di wilayah Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan Qoidah Agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, semoga Allah SWT merahmati kita semua.

d. Dasar Hukum:

o QS. Al-Qoshosh(28):77, QS. Al-A’raf(7):56

o Beberapa Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim

o Kitab Arbain, Riyadhushsholihin

o Qoidah Ushul

o Permenhub: No:3 th 1994 tentang alat pengendalian dan pengamanan jalan.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kearah ini diucapkan terimakasih.
Wassalaamu’alaikum Wr Wb [1]
_

Yang patut dicatat adalah pertama, yang menjadi objek fatwa dapat dilihat di poin a yaitu “Polisi Tidur yang terletak di jalan umum, yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Qoidah-qoidah agama”. Jadi, bukan polisi tidur secara keseluruhan tanpa terkecuali. Hanya yang tidak sesuai kaidah sajalah yg menjadi objek fatwa.

Yang ke dua, bahwa fatwa ini sifatnya tidak menyelisihi peraturan pemerintah tentang alat pengendalian dan pengamanan jalan, melainkan mendukung peraturan tersebut. Hal ini jelas dapat terlihat dari apa yang disebutkan pada poin a, b, dan c. Fatwa ini juga bisa dibilang menguatkan legitimasi peraturan pemerintah tersebut dengan memberikan pandangan keagamaan mengenai aturan tersebut. Hal ini tentu saja tidak ada salahnya, dan hal yang baik.

Yang ke tiga, fatwa ini berisi juga anjuran dan merupakan upaya kembali mengingatkan pemerintah untuk menertibkan polisi tidur yang tidak sesuai aturan yang dapat menimbulkan mudharat. Saling menasehati dan mengingatkan kepada yang baik adalah hal yang baik.

Fatwa sendiri dalam bahasa arab artinya nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat [2]. Fatwa ini adalah _jawaban_ dari keluhan masyarakat dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Samarinda sebagaimana diberitakan di vivanews 3 tahun lalu [3] . Fatwa ini adalah juga _pendapat_ keagamaan dari MUI karena MUI melandaskan pendapatnya dari ayat Al-Quran, Hadist Riwayat Bukhari Muslim, Kitab karangan para salafus sholeh, dan kaidah ushul fiqh. Fatwa ini juga merupakan _nasihat_ dan _petuah_ yang kita bisa lihat nasihatnya pada poin c Fatwa.

Jadi, berhusnudzanlah kita kepada para ulama. Kalaupun ada ulama yang salah, nasihatilah dengan arif dan bijaksana, bukan dengan cacian durjana. Ingatlah juga nasihat Ustadz Yusuf Mansyur, sesalah-salahnya ulama adalah sebenar-benarnya kita. Mari bersandar kepada ulama yang sholeh. Mari kita muliakan mereka.

Al-Haafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta’ala berkata :

“Tidak melazimkan bagi orang yang mengeluarkan satu hukum atau fatwa jika ia berijtihad lalu keliru dipikulkan dosa atas hal itu. Bahkan, jika ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya (untuk berijtihad), akan diberikan pahala. Jika ia benar, dilipatkan pahalanya. Akan tetapi seandainya ia berani menghukumi atau berfatwa tanpa dasar ilmu, maka ia berhak mendapatkan dosa”. [4]

Wallahu a’lam

catatan:

[1] mui-samarinda.blogspot.co.id/2013/02/polisi-tidur-speed-trap-wilayah-kota.html

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa

[3] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/388497-mui-samarinda-haramkan-polisi-tidur

[4] Fathul-Baariy, 13/318-319

Ridwan

Terjemahan Jurnal “Ideopolitical shifts and changes in moral education policy in China” karya Wing On Lee a & Chi Hang Ho

Pengantar

Di China , pendidikan moral merupakan aspek yang selalu dikaitkan dengan bidang politik. Pendidikan moral ini setidaknya wajib dipelajari oleh tiap pelajar di China hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini karena pendidikan moral juga digunakan oleh Negara sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu untuk  menanamkan ideologi dan nilai politik Negara kepada pelajar, maupun masyarakat secara luas. Karenanya, jenis pendidikan moral yang diterapkan mempengaruhi perubahan politik dan dipandang sebagai perubahan keadaan politik. Makalah tersebut akan menggambarkan bagaimana keterkaitan antara perubahan situasi politik dengan pendidikan Moral di China.

Pergeseran ideologi di China sejak 1978

Memasuki tahun 1990an, dunia menjadi saksi bagaimana ideologi Komunisme perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan oleh negara – negara di benua Eropa. Meski demikian, China tetap menjadi satu negara yang tetap teguh mempertahankan ideologi Komunisme sebagai ideologi negaranya. Namun, Komunisme sebagai ideologi negara juga mendapat tantangan dari dalam. Dimulai pada tahun 1978, diskusi dan perdebatan mengenai reformasi dan open policy tidak hanya merambah aspek kebijakan publik saja, melainkan juga menjadi persoalan moral yang sangat inheren dengan persoalan ideologi. Intensitas perdebatan pun makin waktu terus meningkat. Periode 1978-1979, dengan mengadaptasi kebijakan yang terbuka, Deng Xioaping menghidupkan kembali kaum cendekiawan sehingga mereka dapat mengkritik baik kaum ultra-kiri (birokratis konservatif) maupun kaum ultra-kanan (individualis). Namun, kecenderungan berganti pada periode 1980-1982. Partai Komunis China (PKC) mulai mengkampanyekan untuk menolak para penulis “realis kritis” yang mereka anggap terlalu menyerang penguasa partai dan membuat kegaduhan sosial-politik. PKC-pun akhirnya “merekrut” para seniman dan penulis untuk mendukung Empat Prinsip Dasar (Four Cardinal Principles) dan menyuarakan pandangan penyeimbang terhadap pandangan para penulis “realis kritis” tersebut.

Pada periode 1983-1984, perdebatan ideologis terjadi dalam bentuk kampanye melawan pencemaran terhadap masyarakat spiritual. Perdebatan mengenai  “Humanisme Marxist” muncul karena hal tersebut dianggap bentuk kontaminasi dari pengaruh Barat dan individualisme. Periode 1985-1987 juga menjadi saksi perjuangan ideologi Komunisme. Pada September 1986, PKC menerbitkan Pedoman pembangunan masyarakat sosialis yang  salah satunya menyatakan bahwa produktivitas masyarakat China masih kurang untuk memenuhi industrialisasi dan komersialisasi untuk melanjutkan reformasi dan kebijakan yang terbuka. Hal tersebut memicu munculnya  demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Kampanye anti liberalisasi borjuis pun kemudian pecah pada 1987 yang membuat Hu Yaobang, Sekretaris Jenderal PKC, mundur dari jabatannya. Kemunduran Hu ini berdampak pada munculnya otoritarianisme baru yang menganggap bahwa China butuh kepemimpinan yang kuat, bukan demokrasi gaya Barat di mana sistem multi-partai diterapkan.

Periode 1988-1889 ditandai dengan tuntutan publik untuk kemerdekaan pers dan demokrasi. Demonstrasi mahasiswa pun kembali pecah pada April 1989 dan terus berlangsung selama beberapa bulan yang sehinggap meletus pada 4 Juni di mana terjadi penembakan terhadap demonstran di Lapangan Tiananmen Beijing yang pada akhirnya membuat Zaho Ziyang mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PKC.

Periode 1989-1991 adalah periode di mana PKC menargetkan kestabilan negara. Setelah insiden 4 Juni, PKC mempropagandakan kampanye menentang evolusi anti-kekerasan (fan helping yanbian) yang dianggap sebagai biang kerok runtuhnya sosialisme di Eropa Timur. Deng berulang-ulang mempropagandakan pentingnya kembali ke pada Empat Prinsip Dasar. Pelatihan wajib militer selama 10 bulanpun diwajibkan kepada mahasiswa baru di semua universitas di Beijing. Meski demikian, untuk memperkuat legitimasinya, Negara mulai berfokus kepada kegiatan pengembangan ekonomi ketimbang kegiatan politik.

Periode 1992-1995 merupakan periode liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan kunjungan Den Xiaoping ke China Selatan. Kebijakan ekonomi yang diambil sebagai respon dari demonstrasi mahasiswa 1989 ternyata malah menimbulkan resesi. Kunjungan Deng ke wilayah China Selatan yang intensitas ekonominya tinggi merupakan sebuah pendeklarasian secara simbolis dari bangkit kembalinya kebijakan liberalisasi ekonomi melalui pemberlakuan kembalinya praktek ekonomi pasar. Reformasi ekonomi Deng ini didukung juga oleh Kongres Partai ke Empat Belas yang kemudian dianggap sebagai kontribusi untuk membangun sosialisme dengan karakteristik China.

Istilah “Ekonomi Pasar Sosialis” akhirnya diperkenalkan pada 1992. Pada tahun yang sama, pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan. Keran investasi dan perdagangan asing pun kemudian dibuka. Lampu hijau terhadap liberalisasi inipun memunculkan perdebatan. Kelompok “neo konservatif’ akhirnya bermunculan. Mereka menganggap adanya kekosongan ideologi dan moral di tengah proses modernisasi dan marketisasi ini. Mereka menganggap bahwa solusi permasalahan tersebut adalah dengan menggalakan kembali rasa nasionalisme juga kembali kepada identitas budaya orang China, salah satunya yaitu kebudayaan Konfusian. Oleh mereka, Konfusianisme secara resmi kembali dipropagandakan selama masa yang disebut Revolusi Budaya ini.

Pengembalian kedaulatan Hong Kong dan Macau ke negara China pada periode 1996-1999,  memiliki implikasi politik yang besar. Istilah satu negara dua system menunjukkan tensi politik pada saat itu. Pemerintahan China ingin menunjukkan keterbukaannya kepada dunia, terutama Taiwan salah satunya dengan  memperbolehkan eksistensi sistem politik yang berbeda dalam negara tersebut. Namun, di sisi lain dua sistem ini dinilai dapat menular sehingga membahayakan negara. Akhirnya pemerintah China membuat usaha-usaha untuk menunjukkan kekuatan Negara untuk tetap memegang kendali politik pada periode tersebut. Ketegangan antara keterbukaan dan keketatan akhirnya menemui puncaknya pada periode ini.

Periode 2000-2001 ditandai dengan gerakan ideologis baru yang muncul pada tahun 2000. Istilah Tiga Perwakilan pun dikenalkan yang berarti PKC mewakili kekuatan produktif sosial yang maju, peradaban yang maju, dan kepentingan dasar seluruh rakyat. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak lagi pengikut ideologisnya, juga untuk menancapkan pengaruh pada sector ekonomi yang sedang berkembang. Akhirnya pada Desember 2001, World trade Organization (WTO) pun memasuki China. Hadirnya WTO ini dinilai menjadi pemicu restruktirisasi sistem manajemen ekonomi China juga membantu tumbuhnya atmosfir ekonomi yang lebih baik dan profesional bagi China.

Implikasi pergeseran ideologi terhadap kebijakan pendidikan moral

Dalam bidang pendidikan, patut dicatat bahwa Komite Pusat PKC selalu menerbitkan dokumen panduan yang menekankan posisi dari pemerintah dan yang memberikan arahan agar para tenaga pengajar membangun perilaku moral dan sikap yang sesuai dengan ideologi pada saat itu. Selain itu pemerintah juga menekankan bagaimana pentingnya peranan dari kaum intelektual sosialis dalam membentuk perilaku moral dasar masyarakat. Tentu saja ini dalam konteks bahwa pendidikan moral tidaklah dapat dipisahkan dari pendidikan ideopolitis. Sejauh ini, penulis telah mengidentifkasi tiga arah perubahan dalam kebijakan pendidikan moral di China, yaitu: (1) Pendidikan moral yang berorientasi politik (1949-1978); (2) Pendidikan moral yang secara bertahap terbebas dari politik (1978-1993); dan (3) Pendidikan moral yang sudah tidak politis (sejak 1993).

Pada periode pendidikan moral pertama (1949-1978), kurikulum pendidikan moral diarahkan untuk menyokong tujuan nasional juga mendukung ideologi negara. Kritik terhadap ideologi negara sangatlah dilarang. Nilai-nilai untuk mencapai tujuan negara juga ditanamkan seperti kolektivisme, patriotism, nasionalisme, dan rela berkorban. Pendidikan moral pada era ini juga disebut dengan pendidikan politik.

Para periode pendidikan moral ke dua (1978-1993), tepatnya pada 1979, Negara mengadaptasi kebijakan reformasi dan keterbukaan pada bidang pendidikan moral dengan mengeluarkan “Kode berperilaku untuk pelajar sekolah dasar dan menengah”. Menurut Kode tersebut, tujuan pendidikan moral adalah untuk membentuk pelajar yang memiliki: (1) idealisme, kualitas moral, budaya dan kedisplinan; (2) rasa cinta tanah air, dan juga hal yang berbau sosialisme; (3) dedikasi terhadap perkembangan bangsa; (4) kecintaan menuntut ilmu; (5)  kemauan berpikir dan keberanian untuk menjadi insan kreatif. Pada tahun 1988, kurikulum pendidikan politik mengalami revisi yang mendasar yaitu pengenalan secara berturut-turut dan berjenjang pelajaran kewarganegaraan, sejarah sosial, konstruksi sosialisme China, diterapkan pada pelajar sekolah menengah; dan pelajaran ilmu pengetahuan alam, ekonomi, dan politik diterapkan pada pelajar sekolah menengah atas. Dari sana dapat dilihat bahwa politik mulai dianggap sebagai subjek yang terpisah; pendidikan lebih berfokus pada perilaku pelajar.

Perubahan orientasi pendidikan ini berlangsung mulus. Pada periode ini pemerintah sedang memerangi kapitalisme/liberalisme dan juga revolusi damai yang dianggap sebagai ancaman bagi ideologi sosialis. Namun, di sisi lain karena modernisasi dan kebijakan terbuka sedang dicanangkan, pemerintah tentu membutuhkan kualitas moral baru yang sesuai dengan keadaan. Sehingga, pada 1993 dan 1994, pemerintah merilis dua dokumen yang sangat penting yang mengubah arah dari pendidikan moral. Dua dokumen tersebut mengusung ide pendidikan “dua pelajaran”, di mana pendidikan pelajaran ideopolitik didefinisikan sebagai kombinasi dari pendidikan pelajaran teori Marxis dan pendidikan pelajaran ideopolitik. Istilah pendidikan ideopolitik di sini merujuk pada “penggalian kualitas ideomoral” yang terdiri atas penggalian ideologis dan juga filosofi hidup. Dengan begitu, dokumen tersebut secara resmi membentuk era baru dari pendidikan moral, yang dipisahkan dari pendidikan politik.

Pada periode depolitisasi pendidikan moral (sejak 1993), kebijakan “dua pelajaran” berkontribusi dalam melegitimasi pendidikan moral yang berdiri sendiri, terpisah dari politik. Pemerintah pada 1996 dan 2001 merilis dua dokumen terkait kurikulum pendidikan yang menekankan kepada pengembangan kesehatan psikologis tiap pelajar dan kemampuan penilaian moral. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan moral yang dikembangkan pada periode ini mengedepankan kebutuhan masyarakat China yang sedang menghadapi modernisasi dan mulai membuka diri terhadap dunia. Hasilnya, liberalisasi kurikulum ini menjadi terarah untuk fokus pada perkembangan individu ketimbang sebagai sarana sosialisasi politik.

Kesimpulan

Perubahan sosial-politik China dalam periode 20 tahun tersebut mengubah orientasi pendidikan moral negara yang termaktub dalam kurikulum pendidikannya. Dengan diluncurkannya kebijakan modernisasi yang dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi pasar, masyarakat China menjadi sangat terbuka. China perlahan tapi pasti sedang berjalan pada track demokratisasi yang benar. Dampak dari perubahan politik, sosial, dan ekonomi ini sangat jelas terlihat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan yang telah dipaparkan, sejarah perkembangan kurikulum kewarganegaraan terbagi ke dalam tiga periode besar yaitu, periode berorientasi politik, periode berorientasi moral dan politik secara parallel, dan periode berorientasi moral. Secara tematis, penulis menemukan bahwa kurikulum moral saat ini mengalami peningkatan pada tiga tema kunci, yaitu (1) pembahasan terhadap elemen pendidikan internasional dalam pendidikan nasionalistik, (2) peningkatan upaya pendidikan yang memperjuangkan demokrasi dan hukum dalam proses modernisasi dan marketisasi seiring masuknya WTO, dan juga  (3) penekanan pada pendidikan kesehatan psikologis yang berfokus pada pentingnya keunggulan skill individu dalam masyarakat. Perubahan fundamental sangatlah terlihat dalam kurikulum pendidikan moral. Imbuhan “ideo-“ telah dihapuskan dari deskripsi pendidikan moral,yang secara eksplisit menandai depolitisasi kurikulum pendidikan moral di China. Di tambah lagi, meskipun patriotisme dan kolektivisme masih dianggap sebagai komponen penting dalam pendidikan moral, kepribadian dan pengembangan karakter juga menjadi sangat ditekankan pada kurikulum pendidikan moral. Pemerintah China yang sekarang lebih terbuka akan memungkin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan bahan pendidikan moral ke depannya.

end.

 

Original Text: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240500410160

Pernyataan Ahok dan Sekilas Tentang Tafsir Al-Qur’an

Saya tertarik mengomentari pernyataan Ahok di sini. Ahok pada menit 0.38-0.45 terlihat mencoba menafsir surat Al-Maidah ayat 51 hanya dari terjemahannya saja. Apakah boleh begitu?

Memang bisa saja kita memahami sebuah ayat Al-Qur’an dari teks/terjemahannya semata saja. Dalam Al-Qur’an ada yang dinamakan nash atau ayat yang qath’iy, yang artinya nash yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan makna selainnya. Namun, tidak semua nash / ayat al-Qur’an adalah qath’iy, yaitu yang disebut Zhanny. Yang zhanny maksudnya adalah nash yg memungkinkan memiliki dua makna atau lebih. Imam Abu asy-Syathibi dalam Shihab menyebutkan bahwa tidak ada, atau jarang sekali ditemukan sesuatu yang sifatnya qath’iy dalam dalil-dalil syara. Singkatnya, untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an atau hadist, dibutuhkan sebuah penafsiran dengan menggunakan kaidah tafsir Al Qur’an. Ilmu tafsir Al-Qur’an adalah ilmu yg sudah ada sejak setelah generasi pertama umat Islam, yaitu dirintis oleh syaikh Ibnu Taimiyah (661 -728M).  Ilmu tafsir Al-Qur’an itu betul ada, bukan hal yang baru. Jadi, kalau mau menafsirkan Al-Qur’an, ya harus pakai kaidah sesuai dengan ilmu tafsir Al-Qur’an, tidak bisa sembarangan.

Tidak semua orang juga bisa jadi penafsir Al-Qur’an yang bener-bener penafsir karena tentu saja kalau mau jadi bener-bener penafsir ada syaratnya. Yang pertama ya kudu bisa bahasa Arab karena Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab. Tidak hanya harus bisa bahasa Arab, tapi dia juga harus mengerti linguistik atau tata bahasa Arab, yang bahkan mungkin orang Arab pun tidak semuanya paham. Selain itu tentu saja penafsir harus punya pengetahuan yang luas tentang Al-Qur’an dan Islam, harus banyak tahu hadist, riwayat, dan hal-hal yang termasuk dalam rumusan atau kaidah tafsir Al-Qur’an. Intinya tidak mudah lah untuk bisa menjadi penafsir Al-Qur’an yang bener-bener penafsir.

Kalau kita cuma baca terjemahan versi Depag ya bisa aja sih disebut menafsir. Cuma ya kalo begitu paling level tafsirannya dapat dibilang ga seberapa. Kasarnya sih masih cetek lah. Jadi, tentang tafsir ini kalau mau lebih jelas bisa baca bukunya Prof. Quraish Shihab judulnya Kaidah Tafsir, harganya 99 ribu di Tisera, atau ada juga buku terjemahan Ilmu Tafsir karya Ibnu Taimiyah, harganya 15 ribu doang, coba cari di Tisera Jatos kalau masih ada. Oh iya, kaidah tafsir Al-Qur’an ini jangan disamakan dengan metode penafsiran ala hermeneutika ya soalnya antara ke dua cara metodelogi tafsir ini punya kekhasan/perbedaan satu sama lain.

Kembali lagi ke persoalan Ahok. Dalam Video tersebut Ahok, yang mengkomentari QS.Al Maidah:51,  bilang bahwa “konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih Nasrani, Yahudi, jadi temanmu, sahabatmu.. sesuai terjemahan asli.” Intinya Ahok ingin bilang bahwa QS.Al-Maidah:51 gak lagi ngomongin memilih pemimpin/gubernur. Untuk lebih meyakinkan tentang tafsirannya, Ahok bilang bahwa dia 9 tahun sekolah Islam SD-SMP. Mungkin dengan bilang begitu Ahok bisa saja merasa bahwa sekolah 9 tahun di sekolah Islam membuat dia bisa menafsirkan ayat tersebut dengan benar. Pertanyaan dari saya adalah: apakah sekolah Islam Ahok itu dulu mengajarkan ilmu tafsir Al-Qur’an? Kalau iya dan Ahok  mengikuti pelajaran itu dengan baik pasti dia akan tahu bahwa kegiatan tafsir yang betul itu tidak sekedar membaca terjemahan dari ayatnya saja.

Setelahnya Ahok bilang bahwa ada “orang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci di dalam Al-Qur’an tidak maksudnya seperti itu diplesetin seperti itu.” Nah, pandangan Ahok yang inilah sebenarnya yg bisa bikin ribut lagi, apabila sekali lagi ujaran Ahok ini adalah dalam konteks membahas Qs.Al-Maidah:51. Ahok seolah ingin bilang bahwa QS.Al-Maidah:51 itu diplesetkan. Lalu, dia membandingkan dengan ISIS yang memplesetkan ayat-ayat suci. Kata Ahok, ayat-ayat Al-Qur’an tidak salah, yg salah yg memplesetkannya. Namun, pertanyaannya adalah apakah yang banyak disampaikan ulama tentang makna Al-Maidah ayat 51 bahwa tidak boleh memilih orang Nasrani / Yahudi sebagai pemimpin adalah sebuah bentuk pemlesetan ayat suci? Tentu kalau jawabannya adalah iya, ini akan menjadi tuduhan yang serius.

Jadi bagaimana? Coba simak surat MUI DKI Jakarta kepada Ahok. Dalam poin 3 surat tersebut ditulis bahwa “Para Ulama atau Pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al Qur’an yang tafsirnya disepakati oleh mayoritas Ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan serta bukan bentuk politisasi ayat, tetapi bagian dari tugas para ulama untuk menyampaikan kebenaran Alquran.” Inilah jawaban yang saya anggap tepat atas dugaan tuduhan Ahok bahwa Al-Maidah ayat 51 itu maknanya diplesetkan untuk kepentingan politik. Inilah juga menjadi jawaban dari pertanyaan “kalau gak semua orang bisa jadi penafsir yang benar-benar, terus harus bagaimana?”. Jawabannya ya kita ngikut sama ulama-ulama, baik yang dulu maupun yang sekarang. Banyak masalah hukum dalam Islam yg sebenarnya sudah dibahas, dan sudah ada hasilnya dari jaman dahulu kala. Jadi, untuk beberapa hal gak usah repot lagi ngeributinnya, karena dulu jg udh ada yg pernah ngeributin masalah yg sekarang diributin lagi.

Makanya kan dalam teguran MUI itu ditulis “tafsirnya disepakati oleh mayoritas Ulama” . Kesepakatan atau Ijma jumhur ulama itu sumber hukum juga dalam Islam, setelah Hadist. Kalo kamu awam, ya ngikut aja sama ulama, dan ini dibolehkan dalam Islam. Kenapa ada madzhab atau jamiyah dalam Islam juga kan itu untuk memudahkan umat dalam berIslam. Jadi gak usah kita cape-cape nafsir atau nentuin hukum suatu hal sendiri; pake aja dari yang udah ulama terdahulu tetapkan. Kalau kamu merasa tidak awam, coba cek lagi apa betul tidak awam? Sudah ngerti bahasa/linguistik Arab seberapa dalam? Sudah tahu berapa ribu ayat Al-Qur’an dan hadist? Bergurunya sama siapa? Sanad ilmunya gimana? Jangan-jangan kita cuma merasa so-soan tidak awam saja, padahal nyatanya awam. Anehnya lagi, sekarang ada kecenderungan apa-apa didekonstruksi. Biar sesuai dengan keadaan zaman katanya. Kalau mau dekon silakan aja, tapi ya kudu ngerti dulu ilmu tafsir. Banyaknya sekarang ilmu tafsir Al-Qur’an gak paham, udah pengen langsung ngedekonstruksi aja. Kan kebalik jadinya.

Intinya, lebih baik memang kita tidak membicarakan sesuatu yang kita tidak benar-benar paham. Dalam hal ini saya rasa Ahok tidak tepat mengomentari QS. Al-Maidah:51. Kalau Ahok sudah meminta maaf, ya kita maafkan sajalah, toh dia berbicara karena ketidaktahuannya, bukan karena ketahuannya. Kalau ada umat Muslim yang marah, ya harap maklum saja asal mereka marah karena ketahuannya, bukan ketidaktahuannya. Lalu, untuk umat Muslim, mari kita kembali lagi kepada para Ulama yg bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadist. Jangan pernah alergi sama Ulama. Kalau ngaji kita aja masih alakadarnya, ya ga usah mencoba melampaui batas dengan berpikir bisa menafsir ayat-ayat Al-Qur’an.

Walaupun kayanya memang tentang Ahok, tapi sebenernya tulisan ini adalah autokritik terhadap banyak umat Muslim saat ini yang saya rasa sudah mulai jauh dari ulama, bahkan merasa lebih hebat dari ulama, lebih jago nafsir dari ulama. Banyak yang berpikir ga ngikut ulama gapapa, ulama kan juga bisa salah. Ulama aja bisa salah, apalagi kebanyakan kita yang belajar agama saja alakadarnya, tapi suka memfatwakan ini halal itu haram. Memang ada juga ulama yang keliru. Maka dari itu untuk mengetahuinya kita harus belajar ilmu agama, tentu saja nantinya dalam konteks saling nasehat-menasehati, bukan untuk saling menjatuhkan. Boleh kita belajar ilmu apa saja, namun tetap jangan lupakan yang wajib: belajar ilmu agama. Semoga kejadian kontroversi Ahok ini menjadi pelajaran untuk kita semua.
“…Bertanyalah kepada Ahli Zikir (Ulama) jika kamu tidak mengetahui” [An-Nahl 43]

Wallahu a’lam

Ridwan

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/10/oeswdz320-mui-dki-jakarta-tegur-keras-ahok-begini-isi-tegurannya

Terjemahan Michael Freeden, Ideology. A very short Introduction

Berbicara tentang ideologi, tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ideologi. Masing-masing dari kita tentu memiliki ideologi, baik disadari maupun tidak, terang-terangan kita ekspresikan ataupun hanya sekedar menjadi kepercayaan atau pandangan yang samar saja. Setiap manusia itu memang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Meski demikian, manusia memiliki pola-pola tertentu dalam bersikap, termasuk juga dengan pola-pola pemikiran tentang masyarakat, di mana mereka menjadi bagian di dalamnya, ataupun masyarakat di luar mereka. Ideologi merupakan salah satu pola sejenis itu, yaitu yang berkaitan dengan pengaturan dan proses politis dari sebuah masyarakat politik. Terkadang, bentuknya berupa narasi besar seperti pandangan akan kemakmuran, kekayaan, keharmonisan, atau juga intrik kekuasaan dan dominasi. Namun, terkadang juga bentuknya lebih sederhana, mulia dan terperinci seperti membuat aturan – aturan dasar yang adil, mengurangi angka kemiskinan, melindungi kebebasan berkeyakinan dan beragama, dan lain sebagainya.

Tiap masyarakat bisa saja memiliki beberapa ideologi sekaligus, meskipun beberapa memang dianut karena dianggap penting, ada juga yang penganutannya tersebut dipaksakan oleh kelompok-kelompok yang sedang berkuasa. Dalam sistem yang demoktaris, tentu saja ideologi akan saling bertarung untuk mendapatkan kendali atas kebijakan publik. Pertarungan ini berbentuk persaingan ide-ide, prinsip, dan nilai-nilai yang semuanya diejawantahkan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Maka dari itu, siapapun yang bisa mengendalikan bahasa atau opini masyarakat, dialah yang akan memiliki kedudukan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakannya,

Setiap isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat pasti menjadi bahan perdebatan bagi tiap ideologi. Biasanya tiap ideologi mempunyai pandangan tersendiri mengenai isu tersebut. Maka dari itu, setiap isu sosial-politik yang masyarakat hadapi biasanya hadir dengan solusi yang lebih dari satu. Karena masyarakatlah yang memutuskan apa-apa yang akan mereka terima, mereka harus memilih salah satu dari sekian solusi tersebut. Saat itulah ideologi masuk memengaruhi dan menawarkan jalan-jalan penyelesaian. Tiap-tiap ideologi tersebut mengklaim bahwa jalan penyelesaian merekalah yang paling tepat, idel dan menyeluruh walaupun terkadang pada kenyataannya sebenarnya tidak ada satupun solusi yang ideal.

Ideologi dikelompokkan berdasarkan ide-ide sentral. Dari sanalah kita bisa mengklasifikasikan ideologi-ideologi tersebut sebagai liberal, konservatif, anarkis, fasis, feminis, atau berasas lingkungan. Ideologi lainnya biasanya diasosiasikan dengan pengaruh dari system kepercayaan. Masing-masing ideologi tersebut memiliki pendekatan berbeda untuk situasi atau masalah yang mungkin serupa. Contohnya, penganut ideologi konservatif akan cenderung menggunakan cara-cara tradisional dalam memecahkan sebuah masalah, penganut ideologi liberal akan lebih mengedepankan keterbukaan dan kebebasan dalam berkespresi, sedangkan penganut ideologi anarkis lebih cenderung untuk melawan, bahkan berusaha meniadakan kontrol dari pemerintah.

Penelitian Freeden ini memandang bahwa ideologi diproduksi pada tingkatan yang berbeda, mulai dari pemerintah, media cetak, media elektronik, juga kelompok kepentingan sampai ke tingkatan perwujudan pandangan dan nilai yang kita percaya sebagai landasan kita dalam bermasyarakat. Beberapa dari kita ada yang lebih cenderung membiarkan apa adanya pandangan dan nilai tersebut. Namun, ada juga yang berusaha untuk mengubahnya, baik secara perlahan maupun drastis. Ideologi-ideologi yang berbeda mencerminkan sikap-sikap yang berlainan terhadap perubahan. Banyak dari kita yang masih berpikir bahwa manusia tidaklah politis sama sekali atau terlepas dari ideologi, namun faktanya tidaklah seperti itu. Cara kita berinteraksi dengan orang lain, atau cara kita memandang dunia adalah gejala-gejala, atau pola-pola ideologis yang dapat digali dan diidentifikasi.

Yang terpenting dari penelitian Freeden ini adalah, Freeden telah berupaya untuk melihat bentuk pemikiran sebenarnya dari politik dan interaksi manusia di mana kita terlibat di dalamnya. Baginya, pandangan tersebut menawarkan salah satu perspektif kunci untuk memahami masyarakat, dan merupakan cara berpikir tentang politik yang telah bergeser jauh dari teori dan abstraksi besar filsuf politik sebelumya yang seringkali tidak berbicara berlandaskan realita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kerangka berpikir ini melihat politik sebagai aspek yang luas; tidak melulu sebagai hal yang berbicara tentang partai politik atau pemilu, atau para politisi berdasi. Lebih dari itu, politik berbicara tentang kita, tentang bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama. Tentu saja hal-hal tersebut mengandung komponen ideologi, yang baik secara sadar maupun tidak, telah mengarahkan kita untuk memilih mendukung, atau tidak mendukung suatu premis dalam kehidupan kita bermasyarakat. Studi ideologi sebagai bentuk yang penting dari pemikiran politik adalah area berkembang yang baru dalam disiplin ilmu politik dan akan ada semakin banyak penelitian yang berfokus pada hal penting yang jarang diperhatikan dari pemikiran politik ini, juga pada konteks komparatif di mana  hal tersebut terjadi.

 

Original Text:

 Why is the study of ideologies so important for understanding—and navigating through—the social world of which we are part? And why do we have to cast aside old approaches that regard ideologies as abstract, superimposed by manipulative and power-thirsty individuals and groups, and opposed to the pragmatism of political life? The simple answer is that we always live in a world of ideologies and every one of us has one, whether we are aware of it or not, and whether it is clearly expressed or just a vaguer set of beliefs and perceptions.
Although every one of us is unique as a human being, we also display patterns of behaviour we share in common, even if they differ on particulars. Those include patterns of thinking about our society and about other societies. Ideologies are one such pattern, concerning the political arrangements and processes of a political community. Sometimes these are on a grand scale: visions of a rich and harmonious future, or plans for control and domination. At other times they are more modest and specific: designing a fairer constitution, reducing poverty, protecting religious beliefs, or having concerns about immigration. Any society will host a number of ideologies, though some may be more prominent and some may be repressed by the groups that are in power. In democratic systems, certainly, ideologies will compete over the control of public policy.  Because that competition is over ideas, beliefs and values it is above all conducted through words, oral or written—in Parliamentary debates, newspaper articles, blogs, pamphlets, manifestos, TV programmes and books. Consequently, whoever controls the public language of a society is in a very strong position to implement its policies.
If, say, questions about austerity or the regulation of banks are in the public eye, different ideologies will try to win the debate by appealing to the virtues of private enterprise, or to the need for public transparency and accountability, or to the greater redistribution of wealth. Every one of the social and political issues we confront in daily life comes with more than one solution attached. Sometime more than one of those solutions is sensible, or practical. But as a community deciding on what we want the public sphere to deliver for us, we need to choose among those solutions. We need to arrive at decisions; otherwise social paralysis would be the order of the day. That is where ideologies come in: they offer us maps that assist in making those decisions, and each ideology claims that it possesses the right map, insisting on the correctness of its interpretation of events and on the wholesomeness of its remedies, although it is highly unlikely that an ideal solution is available.
Ideologies are grouped around some central ideas through which we can then classify them as liberal, conservative, socialist, anarchist, fascist, feminist, or green, to list some of their major instances. Other ideologies are closely associated with influential religious belief systems. Each of them will have a different take on similar situations and problems. Say that you are walking through a town and come upon a street demonstration. It is peaceful, some people are talking through megaphones, and it is watched by police holding shields. If you are a conservative, your map will tell you that it’s a good idea they are containing the demonstration just in case it turns violent and, really, you’d prefer the demonstrators to go home and write a polite letter to their M.P., instead of wasting police time and money. If you are a liberal, your map tells you that you should be impressed: people are practising their civil right to disagree in a civilized manner, because that is one of the basic freedoms the liberal map suggests all decent societies should protect. Some disruption is a reasonable price an open society should pay for its liberties.  If you are an anarchist, your map might suggest that direct action is the only way to move, possibly remove, the stubborn and remote governing classes that oppress the people and you may wish that there was a little more clout in the behaviour and body-language of the demonstrators. I have discussed this and other issues in my Ideology: A Very Short Introduction (2003).
My research looks at ideologies as being produced at different levels, from that of government, through the press, electronic media and interest groups, right down to the normal and never-ending manifestations of the ideas and values we hold when we consider how the various communities to which we belong—national or local, formal and informal—should be run. Some of us prefer to keep things as they are; some to change things, slowly or dramatically. Different ideologies reflect those diverse attitudes to change. Some of us think that we are not political at all but that is hardly ever the case. The ways we engage with our friends, the preferences and hostilities we harbour, the views we have about teachers, parents, education, or people from other ethnic groups—however loosely held—can easily be ‘excavated’ by the student of ideologies, who can then identify, classify and maybe even anticipate the ideas and behaviour people display in their roles as members of a society.
Above all, in my own work on ideologies, I have sought to look at the actual forms of thinking about politics and human interaction in which we all engage. For me, that offers one of the key perspectives on understanding societies, and it is a way of thinking about politics that shifts it away from the great theories and abstractions of political philosophers, who often cannot speak with reference to everyday life. But obviously we all think,  and as part of that thinking we also all think about political matters in the broadest possible sense: not only about political parties or elections, or people in suits, but about us, working our way sometimes clearly, often messily, through the twists and turns of communication with others. That thinking always has an ideological component, and—consciously or unconsciously—it directs us to act in a particular way when we seek to co-operate, or to disagree, in our social activities.  The study of ideologies as serious forms of political thinking is a growth area within the discipline of politics as more and  more research focuses on the ‘small print’ of political thinking and on the comparative contexts in which it takes place.